Sumbar1.com-Baru baru ini kita dihadapkan pada berita penggrebekan sebuah pabrik beras “makyuus” yang kebetulan pengelolanya kalo bisa membeli beras dengan harga mahal atau punya prestasi di hadapan rakyat.

Sebuah kejadian yang banyak menjadi perhatian publik saat ini. Media sosial bicara betapa ini telah menjadi isu nasional. Apa yang salah dari kejadian ini? Apa benar PT IBU melanggar aturan? Apa yang bisa kita komentari tentang persoalan ini? Padahal inilah perusahaan yang bisa membeli beras petani degan harga layak.

Harusnya ini tugas Bulog tapi ke mana mereka. Bahkan UU Resi gudang dengan tujuan yang sama menjaga harga beras petani tidak jatuh waktu panen dan juga komoditas pertanian lain ternyata belum berjalan dengan baik.

Padahal kalau kita bicara soal petani, kami yamg sehari hari memikirkan nasib mereka juga pasti setuju dengan langkah “penyelamatan” petani yang hari ini nasibnya paling kasihan akibat kebijakan selama yang selama ini dinilai merugikan petani.

Poin kebijakannya adalah buah simalaka antara menjaga harga terjangkau oleh rakyat sehingga minim inflasi atau mau harga tinggi agar petani punya nilai tambah yang cukup. Bayangkan kalau petani tiap tahun minim kenaikan harga jual beras, makin lama makin tergerus inflasi dan pada suatu saat orang tidak mau lagi bertani.

Sekarang saja bertani padi sudah menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada kerja yang lain. Mari kita hitung nilai tukar petani. Rata rata petani Indonesia punya sawah kurang dari 1 ha. Bahkan kurang dari 2000 m2. katakanlah ada 2000 m2, maka dengan asumsi 8 ton GKG per 4 bulan, maka panennya hanya 1,6 ton GKG dan kalau jadi beras mungkin sekitar 1 ton.

Satu ton beras diharga petani sekitar maks 10 ribu atau 10 juta per 4 bulan atau 2,5 jt per bulan. Ini baru cerita indahnya. Belum lagi kalau ada hama mulai wereng, keong, banjir, kekeringan, tikus, dan ditambah lagi tikus “kebijaksanaan” dll.

Sebegitu menderitanya, Terkadang diijon dulu karena tidak punya uang untuk berproduksi. Kita dalam mengkalkulasi ini, belum menghitung jumlah tenaga kerja karena asumsi petani yang kerja, biaya produksi yang lain, serta risiko lainnya.

Kalau benar benar dihitung biaya produksi termasuk tenaga kerja dll, uang yg 2,5 jt rupiah per bulan itu sudah tidak ada artinya. Nyatanya asumsi luas lahan rata rata per petani makin berkurang.

Saya saja sebagai kepala daerah setengah mati memikirkan ini. Usaha apa lagi untuk menaikkan kesejahteraan petani? Bagaimana kita bicara ketahanan pangan kalau ini dibiarkan.

Memang ada kebijakan pemerintah bahwa harga pangan tidak boleh tinggi tapi nasib petani mau dibiarkan saja? Pada gilirannya kalau dibiarkan bisa collaps juga ketahanan pangan kita kecuali kalau mereka disubsidi total seperti di negara maju.

Subsidi hari ini yang dibicarakan media masih jauh dibanding subsidi negara maju. Makanya harga jagung import, beras impor dll kadang lebih murah. Karena pangan adalah ketahanan negara yg harusnya tidak diukur dengan kacamata ekonomi, apalagi ekonomi kapitalis. Mari pikir dan merenung, dan ketahuilah ini tidak semudah menggrebek makyuuuus.

Seorang negarawan tidak akan tega bertindak asal asalan kalau menyangkut jutaan nasib petani. Ada pepatah Minang yang biasanya ditujukan pada datuk yang baru diangkat karena sang datuk akan memimpin kaumnya, artinya kira kira ‘kalau tidak manambah jan dikurangi’

Poinnya sungguh susah jadi seorang yg amanah. Seorang yang hafizun alim. Orang yang bisa menjaga dan tahu cara menjaganya. Itulah pemimpin, tahu caranya dan bisa menunjukkan caranya.**

Penulis adalah Walikota Payakumbuh

SHARE