Politik | Sumbar1.com
27 C
Padang, ID
Thursday, July 27, 2017

Politik

Membaca Manuver PAN @By Ishak Pardosi

Sumbar1.com-PARTAI Amanat Nasional (PAN) dituding 'mbalelo' dalam drama voting RUU Pemilu di DPR. Meski masuk dalam gerbong partai pendukung pemerintah, PAN justru menyeberang dan mengikuti aksi partai non pemerintah yang menolak ambang batas 20 persen Presidential Threshold (PT). PAN seperti tidak peduli terhadap nasib kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Jokowi. Dengan diplomatis, PAN...

Siapa Champion Pilpres 2019 ? @ By Riza Falepi

Sumbar1.com-Jokowi vs Prabowo. Inilah headline salah satu surat kabar hari Sabtu (22/07). Secara politik ini tentu pengulangan dari kerja pemilu 2014. Ketika itu terjadi situasi yang sangat popular, berdampak sampai hari ini. Waktu itu kami termasuk pendukung Prabowo dengan suara sampai 80 persen. Terus pertanyaannya apakah ini akan diulang lagi? Tentu yang akan memutuskan adalah...

Hendri Septa Cawako Muda yang Jujur

Sumbar1.com-Makin dekat gelaran tahapan Pilkada Kota Padang, nama Ketua DPD PAN Kota Padang Hendri Septa terus menjadi buah sebut di kalangan pemilih kota ini. Bahkan Hendri Septa mendapat penilaian calon waktu usia muda tapi punya sifat jujur. “Hendri Septa anak muda yang jujur dan santun kepada yang lebih tua, dan saya optimis Hendri bisa meraih kepercayaan...

Serius Maju Jadi Walikota Padang, Andre Rosiade Daftar Ke PKS

Sumbar1.com-Sebulan lalu mungkin Andre Rosiade dibilang enemi bagi pendukung Walikota Padang, soalnya Andre lebih banyak mengkritik kepemimpinan Mahyeldi. Media ini mencatat ada empat hal yang selalu dikritik tajam oleh Wakil Sekjend DPP Partai Gerindra ini, macet, banjir, maksiat dan PSP. Tapi beberapa hari belakangan Andre berubah drastis, malah mantan Ketua BEM Trisakti ini justru untuk majukan...

Presidential Threshold Inkontitusional, Peludem Siapkan Uji Materi UU Pemilu

Sumbar1.com-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) akan menyiapkan langkah untuk melakukan uji materi terhadap Undang-undang Pemilu. Uji materi tersebut terkait dengan penetapan ambang batas Presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional. "Kami anggap (presidential threshold) itu inkonstitusional. Sebenarnya sudah lama (uji materi) kami persiapkan ya karena memang saat itu potensi adanya...

Yusril Ihza Mahendra Akan Lawan Keputusan DPR RI

Sumbar1.com-Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Yusril Ihza akan melawan keputusan DPR RI yang telah mensahkan RUU Pemilu dengan keberadaan presidential treshold 20 persen dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi," jelas dia,...

4 Fraksi Lakukan Walkout, RUU Pemilu Tetap Jalan dan Disahkan

Sumbar1.com-Empat fraksi di DPR RI, yakni PAN, Demokrat, PKS, dan Gerindra yang tak menyetujui pengambilan keputusan untuk presidential threshold (Preshold) melakukan aksi walkout. Hal itu lantaran mereka yang menginginkan presidential threshold dilakukan pengambilan keputusan pada Senin pekan depan itu kalah dalam voting. Dimana jumlah gabungan anggota mereka hanya 217 orang. Sedangkan jumlah gabungan anggota dari fraksi...

HTI Jawa Tengah Copot Segala Atribut

Sumbar1.com-Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Jawa Tengah melepas seluruh atribut yang terpasang di kantor sekretariat organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di Kota Semarang pascapencabutan surat keputusan pendirian badan hukum organisasi itu. Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah di Semarang, Rabu, mengatakan pencopotan atribut tersebut merupakan bentuk respon atas pembubaran yang dilakukan pemerintah.“Setelah ada pengumuman resmi...

Komnas HAM Temukan 5 Cacat Perppu Ormas

Sumbar1.com-Komnas HAM masih melakukan kajian terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. "Komnas HAM telah mengikuti secara seksama dinamika penerbitan Perppu sebagaimana dimaksud," jelas Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, (Minggu, 16/7). Sepintas, dia menjelaskan, penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada suatu niat...

Ketum HMI :Perppu Ormas Lebih Banyak Mudaratnya

Sumbar1.com-Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Mulyadi P. Tamsir menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) lebih banyak mengundang kerugian dibanding keuntungan. Terlebih Perppu ini digadang-gadang menjadi alat dalam mempercepat pembubaran Hizbu Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, Perppu tersebut telah menimbulkan kontroversi. Sebelumnya masyarakat tidak mengenal lebih...

Data Book

Populer

Terbaru