Dua dari Tiga Personil Polres Kep Meranti Terancam Pecat

Dua dari Tiga Personil Polres Kep Meranti Terancam Pecat

Sumbar1.com-Dua dari tiga anggota Polres Kep Meranti direkomendasikan dipecat alias pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah pasca menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Rabu (20/09).

Adapun kedua personil terancam pecat tersebut, yakni masing masing Aiptu RP dan Brigadir DR. Dalam sidang tersebut, Brigadir DR tidak dapat menghadiri sidang dengan alasan tertentu. Sementara satu personil lagi, Brigadir JPM, mendapatkan sangsi lebih ringan yakni dimutasi bersifat demosi ke luar kesatuan, selama 1 (satu) tahun.

Hal itu terungkap Dalam sidang yang digelar di Gedung Kemala Bhayangkari, Selatpanjang, Rabu (20/9) dengan dipimpin oleh Waka Polres Kompol Dr Wawan SH MH selaku ketua komisi. Dan didampingi wakil ketua AKP Syamsueri dan anggota Iptu Herman Jalalludin.

Adapun yang bertindak sebagai penuntut adalah Kasi Propam Polres Kep Meranti Ipda Ricky Marzuki SH.

Aiptu RP dalam keputusan sidang terbukti telah melakukan kesalahan  tidak masuk dinas selama 34 hari kerja secara tidak sah, dan positif menggunakan narkoba.

Hal-hal yang memberatkan antara lain, pelanggaran disiplin tidak masuk dinas selama 26 hari kerja (sudah disidangkan) dengan No KHD/08/III2016/Sipropam. Pelanggaran disiplin Positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu (belum disidangkan), pelanggaran disiplin tidak masuk dinas selama 21 hari kerja juga belum disidangkan.

Brigadir DR  melakukan pelanggaran yakni dipidana penjara selama 4 tahun 3 bulan karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu. Hal-hal yang memberatkan antara lain pelanggaran disiplin tidak masuk dinas selama 11 hari (sudah disidangkan) dengan No KHD/01/I/2015/Sipropam, tanggal 28 Januari 2015.

Pelanggaran disiplin melakukan penggelapan sepeda motor (sudah disidangkan) dengan No.  KHD/03/I/2015/Sipropam tanggal 30 Januari 2015. Serta pelanggaran disiplin tidak masuk dinas selama 11 hari kerja (sudah disidangkan) dengan No KHD/01/I/2016/Sipropam, tanggal 09 Januari 2016.

Sementara Brigadir JPM melakukan pelanggaran tindakan kepolisian pada penanganan unjuk rasa tidak sesuai prosedur. Ia juga melanggar pasal 7 ayat 1 huruf (b), (c) dan atau pasal 10 Huruf (a) Perkab No 14 Tahun 2011.

Menurut Kompol Wawan lagi, saat ini pihaknya sedang menunggu surat perintah pemecatan dari Polda Riau, setelah rekomendasi PTDH kedua personil tersebut telah dikirimkan, ungkapnya. (kr)

 

September 21, 2017 / by / in

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *