Sumbar1.com-DPR masih belum menyerah untuk membatalkan pencabutan subsidi listrik terhadap pelanggan dengan daya 900 watt di awal 2017 nanti. Dewan berjanji akan terus mengadang rencana pemerintah melakukan pencabutan subsidi itu.

Pencabutan subsidi ini sebenarnya sudah hampir pasti. Pekan lalu, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman telah mengumumkan hal ini. Alasannya, berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 18,8 juta pelanggan dari total 22,9 juta pengguna daya 900 watt termasuk golongan mampu.

Oleh karena itu, per 1 Januari nanti, subsidi untuk 18,8 juta pelanggan tadi akan dicabut secara bertahap. Nantinya, mereka akan dialihan ke daya 1.300 watt dan dikenakan tarif keekonomian.

Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto tak mau begitu saja menerima rencana ini. Politisi PPP meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara mendalam. Alasannya, dia belum yakin data yang dipakai pemerintah betul-betul valid. Dia khawatir, pencabutan itu justru menyengsarakan rakyat kecil.

“Bila rencana pencabutan subsidi listrik itu benar dilakukan, tentu akan memiliki efek domino. Angka kemiskinan di Indonesia bisa jadi makin bertambah. Maka, sebelum data itu benar-benar valid, saya meminta rencana pencabutan subsidi listrik ditahan dulu,” katanya.

Dalam waktu dekat, kata Joko, Komisi VII DPR bakal memanggil Menteri ESDM dan direksi PLN untuk rapat mengenai rencana pencabutan subsidi ini di Senayan. Dia tidak mau jika karena alasan PLN rugi, rakyat kecil dijadikan tumbal dengan kenaikan tarif listrik.

Menurut Joko, masih banyak cara agar PLN tidak rugi. Di antaranya dengan melakukan efisiensi dan mengganti bahan bakar pembangkin listrik dari BBM ke batubara dan gas. Bukan cari gampang saja dengan menaikkan listrik bagi rakyat kecil.

Kalau pencabutan subsidi itu karena PLN rugi, kami akan berusaha mencarikan solusinya. Jangan terus-terusan cari cara gampang dengan mengorbankan rakyat,” cetusnya.

Joko sadar, kewenangan Komisi VII DPR untuk membatalkan rencana itu tak bisa maksimal. Sebab, pembahasan pencabutan subsidi listrik lebih banyak dibicarakan di Komisi VI DPR.

PLN itu secara teknisnya ada di Komisi VII, tapi secara korporasinya ada di Komisi VI. Jadi, (untuk masalah tarif listrik) lebih banyak dibahas di Komisi VI DPR. Tapi, walaupun tidak didengar, kami akan tetap ngotot sebagai wakil rakyat dan perjuangkan semaksimal mungkin agar kebijakan itu tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Sumber: RMOL

SHARE